Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua (Waka) Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan bahwa beberapa komisi di DPR juga turut berperan dalam memperkuat pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 dengan mengawasi kelancaran pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah Indonesia di Arab Saudi.
“Pada tahun ini, kami membawa beberapa anggota DPR RI dari Komisi VIII dan komisi-komisi lain yang terkait,” kata Abdul Wachid dalam unggahan akun resmi DPR RI @dpr_ri pada Selasa.
Hal tersebut disampaikan oleh Wachid sebelum Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI berangkat ke Arab Saudi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Senin (10/6).
Dia menjelaskan bahwa pengawasan pelaksanaan ibadah haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI adalah tugas utama Komisi VIII DPR RI. Sementara itu, Komisi V DPR RI bertanggung jawab atas transportasi, termasuk pemberangkatan jamaah dengan maskapai Garuda Indonesia dan layanan transportasi lainnya di Arab Saudi.
“Komisi VI menangani pengadaan barang, termasuk makanan. Kami berharap pengawasan yang ketat akan memastikan 100 persen produk Indonesia digunakan,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IX DPR fokus pada masalah pengawasan kesehatan jamaah haji, pengadaan obat, dan pelayanan kesehatan bagi jamaah.
“Diperlukan pengawasan yang fokus, terutama terkait kesehatan karena haji adalah ibadah fisik. Kami berharap Komisi IX memberikan perhatian khusus dalam hal ini,” katanya.
Dia juga menyampaikan bahwa DPR RI berencana untuk mengadakan rapat evaluasi setelah kepulangan jamaah haji ke tanah air guna membahas hasil pengawasan dan persiapan pelaksanaan haji tahun 2024.
“Kami akan rapat bersama terkait dengan evaluasi haji dan persiapan pelaksanaan haji tahun 2024. Kami berharap setiap Timwas memberikan laporan resmi kepada kami,” tuturnya.
Dia juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian dan penanganan serius terhadap jamaah haji Indonesia yang tidak memiliki visa resmi haji di Makkah sehingga dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
“Permasalahan terkait jamaah haji yang tidak memiliki visa perlu ditangani dengan serius. Kita harus melakukan pengawasan yang benar agar masalah ini tidak terulang, terutama bagi mereka yang masih berada di Arab Saudi. Kami harap Kementerian Agama dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk mengawasi dan memastikan jamaah masuk ke Arafah,” ujarnya.
Abdul Wachid menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada calon jamaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci Makkah.
“Penting bagi calon jamaah haji untuk memahami risiko menggunakan jasa travel tidak resmi yang menawarkan harga murah namun tidak menjamin layanan yang layak dan sesuai aturan,” ungkap Abdul Wachid.
© ANTARA 2024
