Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiagakan 97.291 satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) untuk mengantisipasi kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan bahwa 97.291 satlinmas tersebut telah mengikuti pelatihan pasca-Pemilu 2024. Jumlah satlinmas tersebut kemungkinan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pilkada di Jawa Tengah sebanyak 58.677 lokasi.
Nana menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan Kejaksaan Tinggi untuk mengantisipasi potensi kerawanan dalam Pilkada, seperti kompetisi antarpartai politik, hoaks, “hate speech”, politik uang, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Diperlukan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah dan mengantisipasi konflik antarkelompok masyarakat pendukung.
Pemantauan dan inventarisasi permasalahan selama tahapan Pilkada dilakukan melalui Desk Pilkada yang melibatkan instansi vertikal dan membentuk Desk Pilkada tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Nana menegaskan bahwa upaya mitigasi telah dilakukan melalui koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan Kejaksaan Tinggi.
Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono menyatakan bahwa Pemprov Jawa Tengah telah memberikan dukungan anggaran, fasilitasi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk Pilkada. Dua satlinmas di setiap TPS juga sudah disiapkan. Koordinasi terus dilakukan agar petugas pengamanan TPS sudah terpenuhi sebulan sebelum pemungutan suara.
Artikel ini ditulis oleh Zuhdiar Laeis dan diedit oleh Guido Merung, hak cipta © ANTARA 2024.
